Progresif dalam Aksi
Perlu dikemukakan berbagai hal dan kejadian yang dapat digolongkan ke dalam aksi-aksi yang berkualitas hukum progresif.
Pertama; pada waktu Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korup dilingkungan Mahkamah Agung (MA). Hakim Adi telah merasakan pahitnya menjadi kekuatan progresif yang ingin mematahkan suasana status quo di lingkungan MA.
Hanya karena ingin mengangkat citra MA dan menuduh rekannya melakukan kolusi, akhirnya Hakim Adi harus terdepak keluar. (Satjipto Rahardjo, 2009:19)
Sebelum itu, Hakim Adi telah membuat putusan yang sangat menarik pula, yaitu waktu dalam Kasasi memutuskan tersangka Mochtar Pakpahan tidak melakukan makar.
Harap diingat, putusan tersebut dijatuhkan dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter. Putusan Kasasi tersebut keluar dari “tradisi konvensional” yang mempertahankan status quo kekuasaan Orde Baru.
Putusan-putusan yang melawan atmosfer otoriter waktu itu juga dilakukan oleh hakim-hakim lain, seperti Hakim Pengadilan Tinggi Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo lawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Majalah Tempo. (Satjipto Rahardjo 2009:20)
Cerita sukses dari Padang juga memberi pelajaran yang sangat menarik tentang bagaimana penggalangan kekuatan progresif yang akhirnya bisa membawa sejumlah anggota DPRD Sumbar diadili dan dihukum karena melakukan korupsi.
Kemenangan kekuatan hukum progresif tersebut tidak dicapai dengan mudah, melainkan melalui perjuangan yang lama dari tahun 2001 sampai 2004. Selama itu mereka menggalang kekuatan yang makin lama makin besar.
Dimulai dari LBH, lingkaran kemudian diperluas dengan menarik kekuatan progresif lain, seperti dunia akademis. Akhirnya Kejaksaan Sumbar “menyerah” dengan memperkarakan para anggota DPRD Sumbar dengan dakwah korupsi.
*Syaiful Rozak; Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
