Penulis juga menilai substansi Perpres No.93/2021 tanggal 6 Oktober 2021 memberi “kekuasaan” yang terlampau besar pada Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Komite ini pada akhirnya yang menentukan nilai final dari biaya proyek dan seberapa besar pendanaan APBN akan diberikan. [rif]
Kereta Api Cepat Berbiaya Membengkak Cepat
