BARISAN.CO – Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan DPR Komisi VII telah berkomitmen mendorong transisi ke arah implementasi energi bersih. Hal itu ditandai dengan masuknya RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Prolegnas 2021.
“(RUU) ini penting untuk direalisasikan karena terkait upaya untuk sepenuhnya meniadakan gas rumah kaca yang dihasilkan aktivitas manusia. Emisi karbon harus kita hilangkan dan wajib dinetralkan.” Kata Dyah Roro Esti dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Jumat (23/4/2021).
Jangan sampai, lanjut dia, emisi global mencapai lebih dari 1,5 derajat celcius. Sebab itu hanya akan membawa Indonesia dalam posisi sulit. “Kalau kita tidak realisasikan, kita akan hadapi masa depan yang sulit sekali, seperti neraka di permukaan bumi.”
Dyah Roro Esti mengatakan, memang tidak mudah mengubah cara bisnis hari ini yang mengandalkan fosil fuel dan menggantinya dengan EBT. Ia menyebut, bauran energi EBT Indonesia masih 11,2 persen. Padahal ada target untuk memenuhi bauran EBT menjadi sebesar 23 persen pada tahun 2025.
“Tentu masih banyak hal yang harus kita lakukan. Di sinilah lintas sektoral penting sekali. Jadi ini bukan pekerjaan ESDM saja atau DPR saja, tapi kementerian lain baik Kementerian Keuangan, Bappenas, KLHK, kita semua berperan dalam hal ini.” Kata Dyah Roro Esti.
Roro menyampaikan agar alangkah baiknya setiap industri mulai memupuk komitmen yang sama terhadap energi terbarukan. Oleh sebab itu, yang perlu didorong adalah pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangakan 3 hal, yaitu berbasis profit, people, dan planet.
Menurutnya ekonomi adalah penting, begitupun menyejahterakan masyarakat juga penting, dan tidak lupa faktor lingkungan juga penting.
“Akan sangat penting ketika kita betul-betul menaruh perhatian pada tiga hal itu. Inilah yang selama ini dibahas secara internasional, bahwa kita perlu segera merealisasikan pembangunan berkelanjutan tersebut.” Kata Dyah Roro Esti.
Dalam laporan terakhir yang disampaikan, Roro menyebut beberapa wilayah sudah memiliki rencana jangka panjang terkait optimalisasi EBT.
“Di setiap daerah sudah ada Rencana Umum Energi Daerah (RUED), laporan terakhir ada 20 wilayah yang memiliki RUED ini. Termasuk di Bali dan NTT, mereka sudah memiliki RUED, dan rencana jangka panjang untuk mengoptimalkan energi terbarukan.”
Dyah Roro Esti berharap perencanaan jangka panjang itu juga diikuti oleh wilayah lainnya. Sebab, menurutnya, hal demikian dapat berkontribusi pada transisi energi dan meningkatkan peluang investasi.
