Opini

Mencermati Pejabat Kepala Daerah

Opini Barisan.co
×

Mencermati Pejabat Kepala Daerah

Sebarkan artikel ini

Oleh: Achmad Fachrudin *

DPR dan  pemerintah memutuskan menunda Pilkada 2022 dan 2023 dan baru akan digelar  bersamaan Pemilu Serentak 2024.  Untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan (vacuum of power) cukup lama, daerah yang masa jabatannya berakhir di 2022 dan 2023 akan diisi oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah.  Meskipun Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) menjamin roda pemerintahan daerah akan berjalan normal. Tetapi  sejumlah potensi problem krusial tetap membayangi dan harus diwaspadai.

Berdasarkan data yang tersedia, paska tiadanya Pilkada Serentak di 2022 dan 2023,  akan ada 272 daerah dari 548  daerah akan dipimpin oleh Pj Kepala Daerah. Sementara masa jabatannya Pj Kepala Daerah cukup lama. Bila pada Pilkada 2020 petahana harus cuti selama 71 hari.  Kini, kekosongan pemimpin lokal definitif, cukup lama.Tergantung masa akhir jabatannya.  Bahkan ada bisa yang mencapai sekitar 20 bulan.  

Selain itu, jumlah Pj Kepala Daerah yang harus diangkat Kemendagri, cukup banyak. Hal ini mengingat di  Pilkada 2022  diikuti 101 daerah yakni 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sementara pilkada 2023  diikuti 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115.

Ini artinya, untuk Pj Gubernur, Pemerintah Pusat harus menyiapkan 24 orang, dengan ratusan lainnya untuk Pj Walikota dan Pj Bupati. Mungkin karena cukup banyaknya Pj Gubernur yang harus diangkat, Kemendagri mempertimbangkan kemungkinan Pj Gubernur  dari Sekretaris Daerah (Sekda).

Dimensi pengaturan

Mengacu UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  jika ada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang mangkat atau melakukan cuti untuk kampanye, daerah tersebut akan  dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur, Bupati atau Walikota.

Sebutan atau istilah Pjs berlaku bagi pejabat yang cuti karena kampanye. Sedangkan yang habis masa jabatannya, disebut dengan Pj Kepala Daerah. Dalam proses pengangkatan Pjs selama ini,  untuk posisi gubernur, diangkat  dari pejabat Kementrian yang kepangkatannya sudah memenui syarat (eselon 1). Sedangkan  pejabat Pemprov (eselon 2) untuk Pj Bupati atau walikota.  

Adapun tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2018 tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Pasal  9 poin (1) menyebutkan, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil.

Selain itu, Pjs  melakukan pembahasan rancangan Perda dan dapat menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, serta melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Pjs juga mempunyai tugas menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah. Antara lain menjalankan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Pjs dapat mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19, serta penanganan dampak sosial dan ekonomi di daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *