Dinasti politik merupakan musuh dan mampu mengancam demokrasi. Memang benar adanya, demokrasi yang hari ini negara anut tidak melarang setiap warga negara menjadi pemimpin. Namun perlu dingat demokrasi menghendaki persaingan yang sehat juga adil. Selain itu, rasionalitas dan sangat menjunjung etika politik karena jantung politik adalah etika.
Menurut Gun Gun Heryanto dalam bukunya Literasi Politik disebutkan beberapa dampak buruk dari dinasti politik di Indonesia.
Pertama, integrasi vertikal ke kekuasaan menjadi sangat terbatas aksesnya. Masyarakat kerap dipaksa untuk masuk ke dalam pilihan politik yang terbatas karena akses dikendalikan sedikit elit yang membentuk protektif oleh keluarga, kerabat, dan teman dekat.
Kedua, dinasti politik kerap kali menjadi penjaga setia yang korup bisa menyelamatkan jejak kekuasaannya yang buruk melalui pengendalian orang-orang yang berkuasa setelah berakhir jabatannya.
Selain itu juga, dalam buku Elite Maling dan Politik Kapital, dinasti politik dapat mereduksi kesetaraan politik bagi warga negara untuk berkontestasi dalam politik perjuangan untuk menegakkan kepentikkan publik. Partai politik yang dalam kerangka demokrasi adalah alat untuk kaderisasi dan rekruitmen calon pemimpin, justru termakan oleh pengaruh politik dinasti yang memiliki kemampuan penetratif berbasis uang dan jaringan politik.
Sebagai calon pemimpin, hal yang perlu dimiliki ialah kompetensi dan kapabilitas dalam memegang teguh amanah yang diemban selama menjabat kelak. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, bukan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan latar belakang garis keturunan.
Penulis: Anatasia Wahyudi
Editor: Ananta Damarjati
