Oleh: Anatasia Wahyudi
Barisan.co – Partai politik hari ini sesuai dengan definisi Friedrich yaitu sekelompok manusia yang terorganisasi yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Jauh berbeda dengan pandangan Raymond Garfield dalam Political Science: tujuan partai politik ialah mengawasi pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum.
Hal ini disebabkan, partai politik secara berbondong-bondong mengajukan nama calon kepala daerah berdasarkan dinasti politik. Partai politik bertanggung jawab sebagai salah satu penyumbang suburnya dinasti politik akibat tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Dinasti Politik PDIP
Dari 45 nama yang diumumkan PDIP pada Jumat (17/7) yang akan maju Pilkada 2020, setidaknya terdapat 6 nama yang memiliki garis keturunan dengan pejabat tinggi negara maupun pejabat daerah.
Di antaranya: 1) Anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dicalonkan menjadi Cawalkot Solo. 2) Bobby Nasution, menantu Jokowi menjadi cawalkot Medan. 3) Hanindhito Himawan anak dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung maju Pilkada Kediri. 4) Pungkasiadi, saudara kandung Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dicalonkan Bupati Mojokerto. 5) Istri dari Bupati Sleman, Kustini, maju Pilkada Kabupaten Sleman. Dan 6) Istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Ipuk Fiestiandani maju Pilkada Banyuwangi.
Politik Dinasti Tangsel Berlanjut
Mengutip dari CNN Indonesia, Pilkada Tangsel adalah perebutan kekuasan dengan sentimen dinasti politik. Setidaknya ada tiga nama yang terkait dinasti. Airin sendiri adalah bagian dari isu dinasti politik karena ipar dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang sejumlah anggota keluarganya masih berkuasa di beberapa daerah di provinsi paling barat Jawa ini.
Pilkada Tangsel tahun ini, terdapat tiga nama bakal calon walikota terkait dinasti politik. Pertama, Nur Azizah diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Kedua, keponakan dari Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati diusung oleh partai Gerindra dan PDIP. Ketiga, anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Pilar Saga Ichsan yang masih kerabat Ratu Atut resmi diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta mendapat rekomendasi dari partai Golkar.
Strategi Mempertahankan Kekuasaan
Dinasti sudah terjadi sejak era Yunani Kuno hingga kini. Tak dapat dipungkiri, demokrasi prosedural yang menjunjung tinggi pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil seperti di Indonesia memberikan kemudahan bagi keluarga tertentu dalam mengakses kekuasaan. Maraknya dinasti politik menjadi bukti upaya pemimpin dalam mempertahankan kekuasaanya.
Dinasti politik merupakan musuh dan mampu mengancam demokrasi. Memang benar adanya, demokrasi yang hari ini negara anut tidak melarang setiap warga negara menjadi pemimpin. Namun perlu dingat demokrasi menghendaki persaingan yang sehat juga adil. Selain itu, rasionalitas dan sangat menjunjung etika politik karena jantung politik adalah etika.
Menurut Gun Gun Heryanto dalam bukunya Literasi Politik disebutkan beberapa dampak buruk dari dinasti politik di Indonesia.
Pertama, integrasi vertikal ke kekuasaan menjadi sangat terbatas aksesnya. Masyarakat kerap dipaksa untuk masuk ke dalam pilihan politik yang terbatas karena akses dikendalikan sedikit elit yang membentuk protektif oleh keluarga, kerabat, dan teman dekat.
Kedua, dinasti politik kerap kali menjadi penjaga setia yang korup bisa menyelamatkan jejak kekuasaannya yang buruk melalui pengendalian orang-orang yang berkuasa setelah berakhir jabatannya.
Selain itu juga, dalam buku Elite Maling dan Politik Kapital, dinasti politik dapat mereduksi kesetaraan politik bagi warga negara untuk berkontestasi dalam politik perjuangan untuk menegakkan kepentikkan publik. Partai politik yang dalam kerangka demokrasi adalah alat untuk kaderisasi dan rekruitmen calon pemimpin, justru termakan oleh pengaruh politik dinasti yang memiliki kemampuan penetratif berbasis uang dan jaringan politik.
Sebagai calon pemimpin, hal yang perlu dimiliki ialah kompetensi dan kapabilitas dalam memegang teguh amanah yang diemban selama menjabat kelak. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, bukan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan latar belakang garis keturunan.
Penulis: Anatasia Wahyudi
Editor: Ananta Damarjati
