Banyak masyarakat termasuk di Indonesia yang menganggap pegawai negeri adalah beban negara.
BARISAN.CO – Setiap tahun, setiap kali pemerintah membuat lowongan CPNS, banyak orang berduyun-duyun mendaftarkan diri. Hal ini lebih karena pekerjaannya stabil dan adanya jaminan uang pensiun.
The Korea Times mengungkapkan, di Korea Selatan justru terjadi penurunan minat anak muda untuk bekerja di sektor publik. Data Kementerian Manajemen Kepegawaian Korsel menunjukkan, di tahun 2022, rasio persaingan untuk ujian pegawai negeri hanya 29,2:1 daripada tahun sebelumnya, 36:1.
Para ahli menyebut, generasi Milenial dan Z di sana lebih menyukai pekerjaan bergaji tinggi dan lebih menantang.
“Posisi pelayanan publik telah lama menjadi salah satu pekerjaan yang paling didambakan oleh kalangan anak muda Korea terutama karena mereka dapat menerima dana pensiun yang cukup besar. Namun, setelah reformasi pensiun 2015, mereka tidak dapat lagi menikmati manfaat yang sama seperti para pendahulunya,” kata profesor sosiologi di Universitas Nasional Jeounbuk, Seol Dong-hoon.
Reformasi pensiun itu menaikkan usia kelayakan untuk pensiun pegawai negeri dari 60 menjadi 65 serta proporsi iuran dari gaji yang awalnya 7 persen meningkat menjadi 9 persen. Di saat bersamaan, tingkat pembayaran justru turun dari 1,9 menjadi 1,7 persen.
“Mengingat gaji tahunan seorang pegawai negeri sering kali jauh lebih kecil daripada pekerjaan lain, penurunan jumlah pensiun merupakan pukulan kritis bagi mereka. Masuk akal bagi pencari kerja lebih memilih mendapatkan pekerjaan swasta yang membayar lebih banyak dalam waktu lebih singkat, meski banyak dari mereka tidak memiliki stabilitas pekerjaan,” tambah Dong-hoon.
Gaji pegawai negeri di sana sekitar 20 juta won. Sedangkan, untuk fresh graduate lulusan S1 yang bekerja di perusahaan swasta besar bisa mendapatkan gaji lebih dari 33 juta won. Selisihnya sangat mencolok.
Sebuah studi dari Microsoft menemukan, 52 persen generasi Milenial dan Z mempertimbangkan untuk berhenti bekerja tahun ini. Alasannya karena kesejahteraan atau kesehatan mental (24%), kurangnya keseimbangan kehidupan kerja (24%), dan kurangnya fleksibilitas dalam jam atau lokasi kerja.
Sedangkan, menurut data Next Research, hanya 40 persen pegawai negeri yang mengatakan bahwasanya mereka memiliki keseimbangan kerja yang adil. Serta, 36 persen pekerja mempertimbangkan berpindah pekerjaan karena beban kerjanya yang berat.
Banyak masyarakat termasuk di Indonesia yang menganggap pegawai negeri adalah beban negara. Namun, Doong-hon kebanyakan orang tidak menyadari sulitnya pekerjaan mereka itu.
“Banyak orang Korea mengatakan, jumlah pekerja publik harus dipotong setengahnya karena tidak melakukan apa-apa. Saya pribadi tidak merekomendasikan pekerjaan saya kepada siapa pun, bukan hanya karena gajinya rendah, tetapi juga karena tidak ada yang benar-benar menghargai atas apa yang kami lakukan,” ujar Doong-hon.
Mari mengingat kembali bagaimana kehidupan kita tanpa adanya mereka. Tanpa adanya guru, petugas pelayanan administrasi, dan lain sebagainya yang berstatus sebagai pegawai negeri, bagaimana kehidupan kita? [rif]
