PEMULIHAN ekonomi Indonesia tengah berlangsung selama beberapa bulan terakhir menurut otoritas ekonomi. Dikemukakan berbagai indikator ekonomi yang membaik setelah terdampak pandemi. Secara kasat mata memang tampak ada geliat ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Akan tetapi proses pemulihan ekonomi tersebut perlu diperiksa secara lebih cermat dan dianalisis prospek lebih lanjutnya. Gejala perbaikan dari indikator tertentu dapat saja bersifat sementara. Ada pula yang masih terlampau dini diklaim sebagai telah pulih.
Sekurangnya ada beberapa aspek dan indikatornya yang butuh asesmen lebih lanjut untuk menilai tingkat pemulihan dan prospeknya. Pertama, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Narasi otoritas dan diskusi netizen tentang pemulihan didominasi indikator pertumbuhan ekonomi, yang sejatinya hanya pertumbuhan PDB riil. Disebut soalan angka yang telah kembali positif setelah sebelumnya sempat minus atau kontraksi.
Kurang banyak terungkap bahwa persentase pertumbuhan itu dihitung dari nilai PDB riil atau harga konstan. PDB riil mencerminkan banyaknya barang dan jasa yang diproduksi. Semestinya disebut pulih bukan saja setara dengan nilai sebelum pandemi, melainkan dengan “andai tak ada pandemi”.
Sebagai contoh, PDB riil tahun 2019 sebesar Rp10.949 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp10.722 triliun. Nilainya berkurang dan persentase perubahannya biasa disebut pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,07%. Padahal selama lima tahun sebelumnya (2015-2019) laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,03%. Bahkan, rata-rata pada periode 2005-2014 mencapai 5,72%.
Untuk diklaim pulih seharusnya bukan mencapai nilai tahun 2019, melainkan memperhitungkan andai berlangsung pada lintasan pertumbuhan rata-ratanya. Sederhananya mengejar kehilangan nilai produksi barang dan jasa, akibat sempat kontraksi.
Dengan memakai rata-rata tumbuh 5% saja, maka PDB riil yang “pulih” adalah sebagai berikut: Rp12.072 triliun (2021). Rp12.675 triliun (2022), Rp13.309 triliun (2023), Rp13.974 triliun (2024), Rp14.673 triliun (2025), dan seterusnya.
Pemerintah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai dengan 2025 berupa rentang as usual dan asumsi reform dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2022. Bisa dihitung nilai PDB riilnya. Ketika dibandingkan dengan andai tak ada pandemi tadi, proyeksi optimis berasumsi reformasi struktural pun masih belum pulih hingga tahun 2025.
Begitu pula dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan PDB riil Indonesia dari International Monetary Fund (IMF). Belum pulih hingga tahun 2026 jika memakai ukuran di atas. Bahkan, PDB riil 2021 diprakiraan IMF hanya sedikit di atas tahun 2019, yakni sebesar Rp11.065 triliun. Pada tahun 2019 sebesar Rp10.949 triliun, atau tumbuh 1,06% selama dua tahun.
Kedua, kondisi ketenagakerjaan. Jumlah pengangguran terbuka meningkat dari 7,10 juta orang (Agustus 2019) menjadi 9,77 juta orang (Agustus 2020). Hanya menurun menjadi 9,10 juta orang pada Agustus 2021. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik dari 5,28% pada Agustus 2019 menjadi 7,07% pada Agustus 2020. Hanya menurun menjadi 6,49% pada Agustus 2021.
Proyeksi IMF atas TPT Indonesia akan mencapai 5,30% pada tahun 2025 atau masih sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2019. Baru pada tahun 2026 mencapai 5,20%. Apalagi jika diperhitungkan laju penurunan rata-rata lima tahun terakhir sebelum pandemi, yang seharusnya berlanjut.
Masalah ketenagakerjaan yang serius bukan hanya pada TPT. Contohnya jumlah pekerja tidak penuh atau mereka yang bekerja di bawah 35 jam seminggu yang meningkat dari 36,54 juta orang (Agustus 2019) menjadi 46,43 juta orang (Agustus 2020). Dan masih meningkat menjadi 46,79 juta orang pada Agustus 2021.
Contoh lain adalah data jumlah pekerja keluarga atau tidak dibayar. Mereka yang bekerja membantu orang lain atau keluarga namun tidak dibayar dicatat oleh BPS sebagai bekerja. Akibat pandemi, jumlahnya meningkat dari 14,76 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 18,32 juta orang pada Agustus 2020. Hanya sedikit menurun menjadi 17,93 juta orang pada Agustus 2021.
Ketiga, kondisi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin melonjak dari 24,79 juta orang pada September 2019 menjadi 27,55 juta orang pada September 2020. Dan nyaris tidak berkurang pada Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin pun masih bertahan sebesar 10,13% pada Maret 2021.
Sayangnya, BPS tidak memublikasi data tentang jumlah penduduk miskin menurut statusnya. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, BPS menyajikan data tentang mereka yang tergolong Hampir Miskin (HM) dan Rentan Miskin Lainnya (RML). Jumlah penduduk miskin ditambah HM dan RML pada tahun 2019 mencapai 92 juta orang. Kuat dugaan, kelompok HM dan RML ini meningkat pesat karena dampak pandemi.
Keempat, kondisi kredit perbankan. Laju kredit perbankan mengalami kontraksi pada tahun 2020, dan masih berlanjut hingga Juni 2021. Baru mulai sedikit menggeliat atau tumbuh di kisaran 1% (y-on-y) selama beberapa bulan terakhir. Laju kredit perbankan sebelum pandemi antara lain sebagai berikut: 6,08% (2019), 11,75% (2018), 8,24% (2017), 7,87% (2016), 10,44% (2015), 11,58% (2014). Bahkan, di atas 20% pada periode 2010-2013.
Kelima, kondisi penjualan riil, yang datanya antara lain disajikan oleh hasil survei Penjualan Eceran dari Bank Indonesia. Indeks penjualan riil (IPR) beberapa bulan terakhir memang membaik namun masih berfluktuasi. IPR pada September 2021 sebesar 189,5 turun dari Agustus 2021 yang sebesar 192,5. Masih jauh lebih rendah dari Desember 2019 yang mencapai 235,1.
Secara lebih khusus, IPR kelompok sandang mengindikasikan pemulihan belum terjadi secara cukup berarti. Penjualannya bisa dikatakan mencerminkan “daya beli” sebagian besar rakyat Indonesia. IPR kelompok sandang hanya sebesar 57 pada September 2021. Bandingkan dengan September 2019 yang mencapai 160,8. Oleh karena tahun dasar yang diambil adalah bulan Januari 2010. Bisa dikatakan, penjualan eceran riil kelompok sandang terkini hanya sebanyak 57% nya dari waktu itu.
Keenam, kondisi keyakinan konsumen yang antara lain ditunjukkan oleh survei konsumen dari Bank Indonesia. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2021 memang mencapai 113,4 atau berada dalam zona optimis. Namun perlu diingat bahwa sejak April 2020, baru empat kali IKK masuk zona optimis. Dan sangat fluktuatif atau masih mudah masuk kembali ke zona pesimis. Padahal, IKK sebelum pandemi selalu berada pada zona optimis.
Catatan lain atas IKK berupa komponen pembentuknya yang terdiri dari Indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi ekonomi (IEK). Dalam hal IKE atau penilaian konsumen atas kondisi saat ini dibanding 6 bulan lalu, masih dalam zona pesimis. Namun, mereka telah optimis melihat 6 bulan ke depan.
Komponen IKE dan IEK yang penting terkait dengan penilaian atas kondisi ketersediaan lapangan kerja. Konsumen atau masyarakat masih pesimis dalam menilai kondisi saat ini. Hal ini telah terjadi sejak bulan Februari 2020. Namun, mereka optimis atas ketersediaan lapangan kerja pada 6 bulan mendatang.
Bagaimanapun, dinamika IKK dan komponennya masih belum cukup mencerminkan telah terjadi pemulihan ekonomi yang benar-benar berarti. Nilainya masih sangat berfluktuasi, dan ditopang oleh harapan ke depan saja.
Pemeriksaan atas berbagai indikator lain dapat dilakukan lebih lanjut. Lebih baik lagi jika dicermati sampai dengan aspek rincinya. Dalam kesempatan ini, penulis hanya menyajikan beberapa contoh dan sampai pada kesimpulan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia belum benar-benar terjadi.
Penulis bukan tidak mengakui atau kurang bersyukur atas perbaikan dalam beberapa indikator selama beberapa bulan terakhir. Akan tetapi belum memadai sebagai klaim telah terjadi pemulihan ekonomi. Otoritas ekonomi justru harus lebih waspada atas berbagai tantangan paska pandemi. Serupa tubuh orang yang sempat sakit cukup parah, maka sebagian gejala pemulihan dapat saja bersifat sementara. Bahkan ada yang masih semu atau bersifat ilusi. [rif]
Penulis: Awalil Rizky,
Kepala Ekonom Pusat Belajar Rakyat
