Pengangguran Masih Akan Meningkat Pada 2021

  • Whatsapp
Ilustrasi barisan.co/Bondan PS
Oleh: Awalil Rizky*

Barisan.co – Wacana dampak pandemi Covid-19 kini makin bergeser dari korban terinfeksi dan korban jiwa ke dampak ekonomi. Banyak pihak membincangkan tentang pertumbuhan ekonomi yang minus atau terkontraksi. Pihak Pemerintah telah berupaya menjelaskan proyeksinya dengan beberapa kali perubahan dalam waktu singkat. Menariknya, Pemerintah tampak lebih irit penjelasan tentang dampak pandemi terhadap pengangguran dan ketenagakerjaan pada umumnya.

Seiring dengan mengedepannya wacana pertumbuhan ekonomi yang rendah atau terkontraksi, maka istilah resesi pun masuk ke ranah publik. Sekilas masih banyak yang kurang mengerti tentang arti pertumbuhan ekonomi. Bahkan, sebagian jurnalis ada yang kurang cermat memberitakan tentang pertumbuhan year on year (y-o-y) dengan quarter to quarter (q-to-q). Apalagi tentang pertumbuhan q-to-q yang telah disesuaikan dari faktor musiman. Sehingga cara mendefinisikan resesi, serta upaya membandingkan antarnegara menjadi tidak akurat.

Bacaan Lainnya

Bisa dimaklumi jika Pemerintah cenderung memakai definisi yang “lebih longgar” tentang resesi, apalagi krisis. Mungkin bermaksud menenangkan publik dan terus menerus memberi berita baik. Terkesan bersikeras belum mau mengakui telah terjadi resesi saat ini. Masih berkilah menunggu dinamika triwulan III yang masih berlangsung hingga akhir September. Angka pertumbuhan pun baru diumumkan BPS pada bulan Nopember nanti.

Terlepas dari itu, sebagaimana di paragraf pembuka tulisan, dampak pandemi atas pengangguran justeru kurang mendapat penjelasan dari Pemerintah. Padahal, sejak awal telah disadari bahwa dampak utama pandemi secara ekonomi adalah pada kondisi ketenagakerjaan. Baik bagi mereka yang bekerja sebagai buruh dan karyawan, maupun yang berkategori berusaha dan pekerja bebas.

Sebelum pandemi, Pemerintah masih optimis tingkat pengangguran turun pada tahun 2020. Nota Keuangan dan APBN 2020 menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 4,8 persen-5,0 persen.

Target tersebut sebenarnya terbilang ambisius mengingat penurunan tahun-tahun sebelumnya. Besaran penurunan adalah: 0,06 persen (2019); 0,16 persen (2018); dan 0,11 persen (2017). Penurunan signifikan memang sempat terjadi pada 2016, sebesar 0,57 persen dibanding 2015.

Salah satu sebab lambatnya penurunan TPT adalah karena laju pertumbuhan Angkatan Kerja yang masih cukup tinggi, di kisaran 2 persen selama beberapa tahun terakhir. Penciptaan lapangan kerja baru yang dibutuhkan menjadi lebih banyak untuk menurunkan TPT, yang merupakan ukuran persentase.

Ketika pandemi Covid-19 makin meluas, Pemerintah sadar akan berdampak pada peningkatan jumlah penganggur. Pada pertengahan Mei, Sri Mulyani telah menjelaskan proyeksi pemerintah atas penganggur baru. Akan bertambah 2,92 juta orang jika terjadi skenario berat. Menjadi lebih buruk dalam skenario sangat berat, yaitu sebanyak 5,23 juta orang.

Pada akhir Juli, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan angka pengangguran di Tanah Air akan naik sekitar 3,7 juta pada tahun 2020, akibat pandemi. Ditegaskan lagi bahwa kenaikan itu mencapai 50 persen dari tahun 2019.

Pada pertengahan Agustus, dokumen Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2021 mengakui bahwa pandemi Covid-19 berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, berbagai penanganan yang diambil diharapkan mampu menekan dampak kenaikan TPT, hingga hanya pada kisaran 7,8-8,5 persen.

Jika terealisasi pada titik tengah target, dapat diartikan jumlah penganggur sekitar 11,10 juta orang pada Agustus 2020. Diasumsikan jumlah Angkatan kerja sekitar 136,23 juta orang, naik 2 persen dibanding Agustus 2019. Dari perhitungan ini, jumlah penganggur bertambah 4,05 juta orang. Lebih tinggi dari proyeksi Suharso Monoarfa yang 3,7 juta orang. Sesuai prakiraan Sri Mulyani yang berentang antara 2,92 juta hingga 5,23 juta orang.

Menariknya, Nota Keuangan dan RAPBN 2021 menyampaikan proyeksi lanjutan yang amat optimis. Pemerintah mengklaim akan meneruskan program-program pro-poor dan pro-employment pada tahun 2021, untuk mengembalikan tren penurunan tingkat pengangguran dalam periode lima tahun terakhir sebelum Pandemi.

Sebenarnya cukup mengherankan jika target TPT 2021 pada kisaran 7,7-9,1 persen dianggap turun dari 2020. Pada halaman yang sama (1-29) dari Nota Keuangan, jelas tertera bahwa target 2020 adalah sebesar 7,8-8,5 persen. Batas target optimis (7,7%) memang lebih rendah dari batas optimis TPT 2020 (7,8%). Namun rentang target TPT 2021 tampak terlampau lebar. Jika diambil titik tengah, maka target TPT 2021 sebenarnya 8,4 persen. Sedangkan TPT 2020 hanya sebesar 8,15 persen. Artinya bukan menurun, melainkan meningkat. 

Jika dilihat dari jumlah penganggur, sudah pasti perhitungan demikian berarti penambahan orang. Persentase yang sama saja akan berarti jumlah orang yang lebih banyak, karena Angkatan Kerja selalu tumbuh. Apalagi persentasenya sedikit meningkat.

Sejauh yang tertulis pada dokumen Nota Keuangan tadi, Pemerintah dapat ditafsirkan mengakui akan adanya peningkatan jumlah penganggur dan TPT pada 2021. Berdasar asumsi kenaikan Angkatan Kerja sebesar 2 persen, jika skenario RAPBN 2021 terwujud, maka penulis menghitung jumlah penganggur sebesar 11,67 juta orang pada Agustus 2021.

Perhitungan Pemerintah menjadi makin kurang jelas ketika paparan Bappenas pada Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR awal September antara lain menyampaikan koreksi sasaran pembangunan tahun 2020. TPT 2020 diprakirakan di kisaran 8,1-9,2 persen. Jika angka ini yang akhirnya dipakai, maka memang betul ditargetkan turun pada 2021. Namun taget penurunannya sangat kecil jika dilihat dalam jumlah penganggur.

Kita dapat mengambil titik tengah target TPT 2020 yaitu sebesar 8,65 persen. Jumlah penganggur akan mencapai 11,78 juta orang pada Agustus 2020. Atau bertambah sebanyak 4,73 juta orang dibanding Agustus 2019. Tambahan yang melampaui semua prakiraan Pemerintah pada bulan-bulan sebelumnya, kecuali prakiraan terburuk dari Sri Mulyani.

Perlu diingat, TPT hanya salah satu indikator dari soalan ketenagakerjaan Indonesia. Soalan lain yang tak kurang seriusnya adalah upah dan pendapatan. Ada pula soalan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar yang mencapai 14,5 juta orang pada Agustus 2019. Padahal mereka ini nyaris serupa saja dengan penganggur terbuka dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis berpandangan bahwa soalan ketenagakerjaan perlu lebih dikedepankan. Dibanding tema menghitung angka pertumbuhan ekonomi, serta tema telah resesi atau belum. Patut diingat pengalaman krisis 1998, pengangguran lebih lambat pulih dibanding pertumbuhan ekonomi.

Penulis juga menganggap bekerja tidak hanya soalan beroleh upah atau pendapatan, melainkan menyangkut harkat kemanusiaan yang perlu dijaga. Asa seluruh rakyat perlu terus dipelihara, antara lain dengan bisa bekerja. Seburuk-buruknya pilihan, mereka bekerja meski dengan imbalan yang sementara belum memadai.


Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Pos terkait