Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Terkini Ekonomi

Sejauh Tak Didukung Anggaran, Agenda Ekonomi Hijau Jokowi Bisa Menguap Hampa

:: Ananta Damarjati
5 Mei 2021
dalam Ekonomi
Sejauh Tak Didukung Anggaran, Agenda Ekonomi Hijau Jokowi Bisa Menguap Hampa

Ilustrasi: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

BARISAN.CO – Presiden Joko Widodo bicara mengenai ekonomi hijau dalam arahannya di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Presiden menyampaikan, sekaligus mengingatkan, bahwa Indonesia sebagai paru-paru dunia harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah pada green economy. Untuk itu, teknologi hijau serta produk hijau harus diperkuat agar Indonesia bersaing di pasar global.

“Kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis, mangrove yang kita miliki … Ini adalah kekuatan kita ke depan,” kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menyebut transformasi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) harus terus digenjot. Hal ini juga demi mendukung target pengurangan temperatur 2 derajat celcius sesuai apa yang tertulis di Perjanjian Paris.

BACAJUGA

titik krisis ekonomi indonesia

Ekonom INDEF: Titik Kritis Ekonomi Indonesia Ada Pada Neraca Perdagangan

28 Juli 2022
Mengenal Ekonomi Sirkular dan Manfaatnya

Mengenal Ekonomi Sirkular dan Manfaatnya

5 Maret 2022

Dalam rencananya ke depan, Presiden menyampaikan bahwa EBT akan dimanfaatkan secara bijak guna menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi.

“Kita sudah merencakan membuat green industrial park, kawasan industri hijau, dan kita siapkan di Kalimantan Utara, karena kita ingin memanfaatkan hidropower di sungai Kayan dan ini akan menghasilkan energi hijau, energi baru terbarukan, yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau, sehingga muncul produk-produk hijau dari sana,” tuturnya.

Perlu Komitmen Anggaran

Menanggapi pidato Presiden, Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan Yusdi Usman berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan sinkron dan mendukung perencanaan yang ada.

Sebab menurut Yusdi, belum ada indikasi kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi hijau, sekurang-kurangnya dilihat dari sisi anggaran.

“Alokasi anggaran prioritas nasional yang diusulkan oleh Bappenas untuk mendukung pencegahan bencana iklim sangat kecil, yakni hanya Rp9,6 triliun. Ini memperlihatkan bahwa keseriusan pemerintah mendukung transformasi ekonomi hijau dan pencegahan krisis iklim masih sangat lemah,” kata Yusdi Usman saat Barisanco meminta keterangan, Selasa (4/5/2021).

Yusdi Usman menyarankan agar pemerintah memperbesar stimulus green recovery dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional. Sejumlah skema fiskal bisa digunakan.

“Pertama, lewat skema perpajakan berupa tax allowance, tax holiday, dan pembebasan bea masuk impor. Kedua, kebijakan lewat belanja negara di mana Kemenkeu sudah menggunakan pendekatan climate budget tagging di pusat dan daerah. Dan ketiga lewat kebijakan anggaran APBN.”

Stimulus fiskal, menurut Yusdi, penting didorong sebagai isyarat bahwa pemerintah serius dalam pemulihan green economy. Hal itu terutama perlu diperkuat pada sektor lahan, energi, pertanian, dan persampahan, yang selama ini besar menyumbang emisi dan memengaruhi banyak sisi keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Diketahui, sampai pada 2020, komposisi bauran energi di Indonesia masih begitu tergantung kepada energi fosil. Persentasenya adalah 38% batu bara, 31,6% minyak bumi, 19,2% gas bumi, dan 11,2% EBT. Perlu strategi khusus untuk mengakselerasi pemanfaatan EBT yang terbukti lebih ‘hijau’, seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi.

Jika tidak didukung anggaran yang memadai, Yusdi Usman menduga keinginan Presiden Jokowi untuk bertransformasi menuju green economy lewat pemanfaatan EBT hanya akan menguap hampa.

“Transformasi menuju energi terbarukan adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Jika pemerintah tidak mempersiapkan berbagai strategi, termasuk kebijakan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau ini, maka upaya penanganan dan pencegahan krisis iklim tahun 2030 dan 2050 tidak akan terwujud,” pungkas Yusdi Usman. []

Topik: Ekonomi BerkelanjutanGreen EconomyRencana Kerja Pemerintah 2022Rumah Indonesia BerkelanjutanYusdi Usman
Ananta Damarjati

Ananta Damarjati

Warga negara Indonesia, tinggal di Jakarta

POS LAINNYA

Pemerintah Batal Beri Subsidi Ongkir Harbolnas di e-Commerce Rp500 M
Ekonomi

Trend Transaksi E-Commerce Tumbuh Kala Pandemi, BI Yakini Lanjut di 2023

25 Januari 2023
Populasi Ternak Hanya Sedikit Bertambah
Indikator Ekonomi

Populasi Ternak Hanya Sedikit Bertambah

25 Januari 2023
Masih tentang Cerita Anies di Argo Parahyangan
Esai

Masih tentang Cerita Anies di Argo Parahyangan

24 Januari 2023
Pembayaran Pendapatan Investasi Portfolio (US$ Juta)
Indikator Ekonomi

Pembayaran Pendapatan Investasi Portfolio (US$ Juta)

23 Januari 2023
bidang usaha 2023
Ekonomi

3 Lini Usaha Potensial di 2023, Sandiaga Uno Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru

22 Januari 2023
Suksesi UMKM, Bank DKI Salurkan 1.15 T KUR dan Digitalisasi Pasar
Ekonomi

Suksesi UMKM, Bank DKI Salurkan 1.15 T KUR dan Digitalisasi Pasar

22 Januari 2023
Lainnya
Selanjutnya
Pfizer Raup Untung Besar Atas Penjualan Vaksin di Q1-2021

Pfizer Raup Untung Besar Atas Penjualan Vaksin di Q1-2021

Presiden Korsel Cabut Pengaduan Pidana dari Rakyat yang Menghinanya

Presiden Korsel Cabut Pengaduan Pidana dari Rakyat yang Menghinanya

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

peran mahasiswa

Didik J Rachbini: Peran Mahasiswa Sekarang Bertanggungjawab Menyuarakan Kebenaran

27 Januari 2023
Relawan ANIESWANGI Hadiri Peresmian Graha Restorasi Partai Nasdem

Relawan ANIESWANGI Hadiri Peresmian Graha Restorasi Partai Nasdem

27 Januari 2023
Jabatan Kades

Desa Bisa Jadi Sarang Korupsi Kalau Jabatan Kades Diperpanjang

27 Januari 2023
Proyek Meikarta

Deret Masalah Meikarta: Izin Seret, Proyek Mangkrak, hingga Kecewakan Konsumen

27 Januari 2023
normalisasi

Normalisasi Perburuk Sedimentasi Sungai, Ciliwung Institute Kritik Keras Jokowi

27 Januari 2023
Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

26 Januari 2023
Demo Kepala Desa

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dinilai Ugal-ugalan

26 Januari 2023

SOROTAN

Jabatan Kades
Sorotan Redaksi

Desa Bisa Jadi Sarang Korupsi Kalau Jabatan Kades Diperpanjang

:: Ananta Damarjati
27 Januari 2023

Korupsi di desa tinggi, perlu perbaikan tata kelola, bukan perpanjangan masa jabatan kades. BARISAN.CO – Dewan Perwakilan Rakyat musti cermat...

Selengkapnya
Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan

Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan

25 Januari 2023
Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

23 Januari 2023
Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

22 Januari 2023
Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

22 Januari 2023
BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

21 Januari 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Terkini
  • Senggang
  • Fokus
  • Opini
  • Kolom
    • Esai
    • Analisis Awalil Rizky
    • Pojok Bahasa & Filsafat
    • Perspektif Adib Achmadi
    • Kisah Umi Ety
    • Mata Budaya
  • Risalah
  • Sastra
  • Khazanah
  • Sorotan Redaksi
  • Katanya VS Faktanya
  • Video

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang