Barisan.co
  • Beranda
  • Opini
  • Analisis
    • Esai
    • Analisis Awalil
    • Perspektif
  • Kolom
  • Khazanah
  • Lifestyle
  • Sosok
  • Sastra
  • Barisan Tv Network
    • Barisan Tv
    • Awalil Rizky
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Terkini Lingkungan

Yusdi Usman: Pemerintah Kurang Serius Tangani Krisis Iklim

:: Ananta Damarjati
23 April 2021
dalam Lingkungan
Yusdi Usman: Pemerintah Kurang Serius Tangani Krisis Iklim

Ilustrasi: AFP/Andrew Caballero.

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

BARISAN.CO – Pemerintah Indonesia dianggap masih kurang serius melakukan pencegahan krisis iklim. Ini terlihat dari belum adanya upaya memasukkan program stimulus pencegahan krisis iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 yang sedang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB), Dr. Cand. Yusdi Usman di Jakarta, sebagaimana yang diterima Barisanco, Jumat (23/4/2021).

Yusdi Usman mengatakan bahwa krisis iklim sudah di depan mata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rentan dengan krisis iklim ini, yang berpotensi mengancam keamanan negara, krisis pangan, kelangkaan air bersih, datangnya berbagai bencana akibat krisis iklim seperti yang baru-baru ini melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), dan lain sebagainya.

“Meskipun pemerintah sudah punya dukungan kebijakan yang memadai, baik UU No. 16 tahun 2016 tentang pengesahaan Paris Agreement mengenai perubahan iklim, namun di level tindakan mitigasi krisis iklim masih sangat lemah. Kelemahan ini termasuk belum diarahkannya APBN 2022 untuk selaras dengan mitigasi perubahan iklim ini,” kata Yusdi Usman.

BACAJUGA

Semarang Climate Strike 2023

Jarilima Kampanyekan Semarang Climate Strike 2023, Kepedulian Perubahan Iklim Sedunia

15 September 2023
Kitab Yang Logis

Kitab Yang Logis

6 September 2023

Yusdi Usman menyebut, jika APBN belum diarahkan untuk mendukung green economy dalam rangka mitigasi krisis iklim, maka dikhawatirkan target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia tahun 2030 tidak akan tercapai.

“Padahal, seperti dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan dunia internasional pada tahun 2030,” ujarnya.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Climate Watch, pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan kelima secara global sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca. Indonesia menghasilkan emisi sebesar 2275,4 MtCO2e.

Sementara 4 negara penghasil emisi yang lebih besar dari Indonesia pada tahun 2017 masing-masing adalah China dengan emisi karbon sebesar 11.780,99 MtCO2e, Amerika Serikat yang memproduksi emisi karbon tahun 2017 sebanyak 5766,92 MtCO2e, India menyebarkan emisi sebanyak 3.356,7 MtCO2e, dan Rusia sebesar 2.460,27 MtCO2e.

Hal senada disampaikan Misbah Hasan, Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang sekaligus penggagas Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (Generasi Hijau). Menurut Misbah, pemerintah sudah harus lebih fokus pada upaya mitigasi krisis iklim secara lebih ambisius. Salah satunya adalah bagaimana membuat kebijakan anggaran afirmasi dengan memasukkan stimulus green recovery dalam APBN 2022.

Stimulus green recovery ini, lanjut Misbah, perlu dinyatakan secara eksplisit dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 yang sedang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kedua dokumen perencanaan ini akan diserahkan kepada DPR RI pada 18 Mei 2021.

“Selain sebagai kebijakan afirmasi, green stimulus ini bisa menjadi bagian penting dari green recovery dari Covid-19. Anggaran green recovery merupakan anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.”

Misbah melanjutkan bahwa green recovery dalam penanganan Covid-19 bukan saja menguntungkan untuk pemulihan ekonomi nasional, melainkan juga membantu dalam mitigasi krisis iklim yang ada di depan mata kita.

“Pemerintah perlu memasukkan stimulus green recovery dalam RKP 2022 dan KEM PPKF 2022 untuk tiga sektor, yakni energi, pertanian, dan persampahan. Selain tiga sektor tersebut, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk sektor lahan dan industri,” tutup Misbah. [dmr]

Topik: Krisis IklimRumah Indonesia BerkelanjutanYusdi Usman
Bagikan1Tweet1Send
Ananta Damarjati

Ananta Damarjati

Warga negara Indonesia, tinggal di Jakarta

POS LAINNYA

energi panas bumi
Lingkungan

Energi Panas Bumi Melimpah, Pertumbuhan Sangat Lambat

21 September 2023
Kualitas Air Indonesia Urutan ke-9 di ASEAN
Lingkungan

Kualitas Air Indonesia Urutan ke-9 di ASEAN

10 September 2023
Mengoptimalkan Transportasi Publik: Solusi Efektif Mengatasi Polusi dan Kesetaraan Sosial
Lingkungan

Mengoptimalkan Transportasi Publik: Solusi Efektif Mengatasi Polusi dan Kesetaraan Sosial

26 Agustus 2023
Sebelum Membuang Makanan, Pikirkan Lagi Dampak yang Ditimbulkan
Lingkungan

Sebelum Membuang Makanan, Pikirkan Lagi Dampak yang Ditimbulkan

19 Agustus 2023
Pajak pencemaran
Lingkungan

Bakal Ada Pajak Pencemaran Lingkungan, Bagaimana Aturan Mainnya?

14 Agustus 2023
Kualitas Udara di Jakarta dan Sekitarnya Membahayakan, Apa yang Perlu Kita Lakukan?
Lingkungan

Kualitas Udara di Jakarta dan Sekitarnya Membahayakan, Apa yang Perlu Kita Lakukan?

13 Agustus 2023
Lainnya
Selanjutnya
Radhar Panca Dahana

Selamat Jalan Radhar Panca Dahana

Hari Buku Sedunia, Berikut 7 Rekomendasi Buku Bertema Travelling untuk Isi Liburan

Hari Buku Sedunia, Berikut 7 Rekomendasi Buku Bertema Travelling untuk Isi Liburan

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

Al-Quran Cina
Berita

Xi Jinping Susun Al-Quran Versi Cina, Gabungkan Ajaran Islam dengan Konfusianisme

:: Ananta Damarjati
22 September 2023

Penulisan Al-Quran versi Cina menuai penolakan lantaran dinilai mengurangi keutuhan Islam. BARISAN.CO – Cina di bawah Presiden Xi Jinping berencana...

Selengkapnya
Karhutla

Kepala BNPB Soal Maraknya Karhutla: Jangan Sampai Kita Kirim Asap ke Negara Tetangga

22 September 2023
AdaKami

‘Kami Akan Tindak Tegas Jika Terbukti Ada Pelanggaran’, Respons OJK Setelah Viral Kasus Pinjol AdaKami

22 September 2023
Ingin Meningkatkan Penjualan? Berusahalah Fast Response

Masyarakat Indonesia Gemar Belanja di Tanggal Kembar, Ini Datanya

21 September 2023
kitab maulid

6 Kitab Maulid Paling Populer, Dibaca Menyambut Hari Kelahiran Nabi Muhammad

21 September 2023
Ganjar azan

Penuhi Unsur Politik Identitas, KPPP Gelar Demo Soal Ganjar Muncul di Tayangan Azan

21 September 2023
Menangkan Anies di Jateng, Sudirman Said Kumpulkan Relawan Pilgub Jateng 2018

Menangkan Anies di Jateng, Sudirman Said Kumpulkan Relawan Pilgub Jateng 2018

21 September 2023
Lainnya

SOROTAN

Apakah Keuntungan Itu
Opini

Apakah Keuntungan Itu?

:: Suroto
21 September 2023

Apakah Keuntungan Itu

Selengkapnya
Oligarki yang Menagih Hutang

Masa Lalu, Masa Depan, dan Oligarki yang Menagih Hutang

21 September 2023
Prabowo dan Ganjar Menunggu Godot?

Prabowo dan Ganjar Menunggu Godot?

20 September 2023
Berlomba Masuk Jurang

Berlomba Masuk Jurang

18 September 2023
Kereta Cepat, Kereta China dan Hari Kiamat

Kereta Cepat, Kereta China dan Hari Kiamat

18 September 2023
Melayu Sumbang Bahasa Persatuan, Kamu Sumbang Apa?

Melayu Sumbang Bahasa Persatuan, Kamu Sumbang Apa?

14 September 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Beranda
  • Opini
  • Analisis
    • Esai
    • Analisis Awalil
    • Perspektif
  • Kolom
  • Khazanah
  • Lifestyle
  • Sosok
  • Sastra
  • Barisan Tv Network
    • Barisan Tv
    • Awalil Rizky

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang