Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Opini

75 Tahun Indonesia Merdeka: Politik Pesat dan Ekonomi Lambat

:: Opini Barisan.co
18 Agustus 2020
dalam Opini
75 Tahun Indonesia Merdeka: Politik Pesat dan Ekonomi Lambat

Ilustrasi barisan.co/Bondan PS

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp
Oleh: Lukman Hakim Hasan

(Ekonom Universitas Negeri Sebelas Maret)

Barisan.co – Dalam peringatan 75 tahun Indonesia merdeka yang tidak kita pungkiri bahwa secara poltik, kita telah mencapai keadaan yang sangat pesat, namun ekonomi masih melambat. Sebagai bangsa yang meraih kemerdekaannya tidak mudah, capaian seperti ini telah harus disyukuri. Mengapa, karena banyak contoh negara atau bangsa yang lebih buruk nasibnya daripada Indonesia.

Beberapa negara Islam di Timur Tengah hari ini masih ada yang berperang atas nama madzab yang berbeda. Di beberapa negara Afrika masih berkubang dengan kelaparan dan kemiskinan. Indonesia sejauh ini masih bisa bertahan dalam situasi peta global yang yang berubah-ubah secara dinamis.

Secara politik sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah memilih sistem politik demokratis multipartai. Jika pada Orde Baru partai-partai berdasarkan ideologi disederhanakan hanya dua partai politik. Pertama, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari partai-partai nasionalis seperti PNI, Murba, Partai Katolik, dan beberapa partai sekuler yang lain.

BACAJUGA

Politik Para Pecundang

Politik Para Pecundang: Menebar dan Melempar Buah Busuk

21 Januari 2023
Kepala BIN Bicara Soal Gelapnya Ekonomi 2023 dan Potensi Perang Nuklir Rusia-Ukraina

Kepala BIN Bicara Soal Gelapnya Ekonomi 2023 dan Potensi Perang Nuklir Rusia-Ukraina

17 Januari 2023

Kedua, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusyi, Perti, dan partai-partai Islam yang lain. Dan tentu saja juaranya adalah Golkar (Golongan Karya). Kendatipun Golkar tidak mau disebut Partai, tetapi dalam praktiknya bertindak sebagai “Partai Penguasa”.

Golkar dipergunakan oleh Presiden Soeharto sebagai mesin politik untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Seperti ditunjukkan setiap lima tahun ada pesta demokrasi Pemilu. Ada DPR dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dipilih melalu Pemilu. Serta ada MPR yang merupakan majelis teringgi yang berisi DPR dan golongan-golongan yang diangkat, menjadi lembaga yang memilih Presiden/Wakil Presiden untuk memimpin selama 5 tahun.

Namun banyak yang menyatakan bahwa inilah model “demokrasi semu” yang berjalan selama 32 tahun. Rezim ini jatuh manakala Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, dan naik B.J. Habibie sebagai Presiden yang sebelumnya adalah Wapres. Sejak itu kita masuk ke “zaman baru” yang disebut dengan era reformasi.

Era reformasi ini adalah masa demokrasi kepartaian kembali berjaya. Selain ada partai-partai lama seperti PDI yang sudah berubah menjadi PDIP, PPP, dan Golkar, juga lahir partai-partai baru. Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) partai yang berasal dari kalangan NU yang diinisiasi oleh KH Abdurrahman Wahid yang juga mantan Ketua PB NU.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilahirkan oleh Tokoh Reformasi Amien Rais yang sebelumnya juga Ketua PP Muhammadiyah. Selain itu juga lahir beberapa partai Islam yang lain seperti Partai Bulan Bintang (PBB) yang diinisiasi para tokoh Masyumi, Partai Keadilan (PK) yang dilahirkan oleh gerakan tarbiyah yang banyak berkembang di kampus-kampus.

Dalam Pemilu 1999, pemenangn Pemilu berturut-turut adalah PDIP (33%), Golkar (22%), PKB (12%), PPP (10%), dan PAN (7%). Sistem yang dipakai masih sistem lama yakni Presiden dipilih oleh MPR. Presiden Habibie tidak jadi mencalonkan diri, karena Golkar bukan pemenang Pemilu. Amien Rais memunculkan wacana “Poros Tengah” di mana KH Abdurrahman Wahid akhirnya terpilih sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wapresnya.

Keberhasilan Pemilu 1999 yang melahirkan Presiden dan Wapres yang demokratis menjadi modal dasar pembangunan politik Indonesia hingga saat ini. Karena dalam periode ini, ditetapkan dasar-dasar demokrasi modern di mana Pemilihan Presiden dan Wapres untuk periode berikutnya adalah menggukan sistem one man one vote.

Pada tahun 2004 adalah Pemilu Presiden pertama dengan menggunakan sistem ini di mana terpilihlah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla. Pada Pemilu 2009, Presiden SBY kembali menang, berduet dengan Boediono sebagai Wapres. Pada Pemilu 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan Pilpres. Dan yang terakhir adalah Presiden Joko Widodo berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin Pemilu 2019.

Dalam setiap Pemilu pasti terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat, namun bisa selesai dengan aman dan damai. Inilah yang disebut bahwa secara politik, bangsa ini telah menunjukkan kedewasaan yang tinggi. Dengan kata lain bangsa Indonesia telah berhasil dalam bidang politik melalui proses demokrasi yang modern.

Namun keberhasilan dalam bidang politik, tidak serta merta mendorong kemajuan dalam bidang ekonomi. Memang ada kemajuan di sana-sini, namun juga masih banyak kemerosotan ekonomi di mana impian menjadi negara makmur masih jauh.

Kemajuan di sana-sini seperti ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan/kapita. Pada tahun 2004 GDP/kapita Indonesia baru sekitar 1200 USD/tahun. Dengan kriteria bahwa negara berpenghasilan rendah (low income countries) adalah negara yang GDP/kapitanya di bawah 3000USD/kapita, maka pada tahun 2004 Indonesia masih masuk dalam kelompok negara berpenghasilan rendah.

Namun yang menarik pada tahun 2010 secara “tidak terduga” Indonesia meloncat menjadi 3200 USD/kapita sehingga masuk dalam kelompok negara berpenghasilan sedang (middle income countries). Mengapa saya mengatakan “tidak terduga”, karena hingga saat ini banyak pengamat bahkan K/L sulit menjelaskan fenomena itu.

Apakah kebijakan ekonomi dari SBY yang dapat membuat kita masuk dalam negara berpenghasilan sedang itu? Salah satu jawabannya adalah pada 10 tahun berkuasa paradigma pembangunan SBY atau SBYnomics adalah memberikan subdisi masyarakat sebanyak-banyaknya. Dengan subsidi ini kemungkinan daya beli masyarakat meningkat sehingga mendorong kenaikan pendapatan per kapita tersebut. Pada masa tahun 2019 pendapatan per kapita telah semakin meningkat hingga mencapai angka 4.135 USD/kapita.

Namun jika ditinjau dari indikator ekonomi yang lain menunjukkan bahwa Indonesia masing tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Angka kemiskinan absolut Indonesia sampai dengan sekitar 25 juta penduduk. Jadi jika penduduk Indonesia sekitar 267 juta pada tahun 2019, maka jumlah penduduk yang miskin hampir 10 % dari jumlah penduduk. Ini menandakan bahwa memang kita belum dapat mendorong kesejahteran masyarakat.

Selain itu dari sudut utang luar negeri, menurut Bank Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 ini mencapai Rp6.047 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar sekali. Jika dibandingkan dengan GDP sekitar Rp12.000 triliun, maka utang luar negeri mencapai 50 persen dari GDP Indonesia. Dengan data ini dapat dinyatakan bahwa selama ini pembangunan kita ditopang oleh utang luar negeri.

Berdasarkan ulasan di atas jelas bahwa setelah 75 tahun Indonesia merdeka, telah berhasil dalam bidang politik dan demokrasi. Namun masih gagal dalam bidang ekonomi. Sehingga upaya untuk menyejahterakan masyarakat tetap menjadi agenda terpenting. Karena sejauh ini Indonesia belum berhasil memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Inilah yang penting untuk direnungkan ketika kita merayakan Peringatan HUT RI yang ke 75 tahun ini.

Topik: EkonomiHari Ulang Tahun Ke-75 Republik IndonesiaLukman Hakim HasanPertumbuhan EkonomiPolitik
Opini Barisan.co

Opini Barisan.co

Media Opini Indonesia

POS LAINNYA

Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?
Opini

Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

23 Januari 2023
Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari
Opini

Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

22 Januari 2023
Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta
Opini

Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

22 Januari 2023
BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?
Opini

BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

21 Januari 2023
Politik Para Pecundang
Opini

Politik Para Pecundang: Menebar dan Melempar Buah Busuk

21 Januari 2023
cak nun Strukturalisme
Opini

Strukturalisme yang Bertabrakan dengan Kontekstualisme

21 Januari 2023
Lainnya
Selanjutnya
Perbincangan Ajaib Seputar Kesehatan

Perbincangan Ajaib Seputar Kesehatan

Rencana Tambahan Utang Menurut RAPBN Tahun 2021

Rencana Tambahan Utang Menurut RAPBN Tahun 2021

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

peran mahasiswa

Didik J Rachbini: Peran Mahasiswa Sekarang Bertanggungjawab Menyuarakan Kebenaran

27 Januari 2023
Relawan ANIESWANGI Hadiri Peresmian Graha Restorasi Partai Nasdem

Relawan ANIESWANGI Hadiri Peresmian Graha Restorasi Partai Nasdem

27 Januari 2023
Jabatan Kades

Desa Bisa Jadi Sarang Korupsi Kalau Jabatan Kades Diperpanjang

27 Januari 2023
Proyek Meikarta

Deret Masalah Meikarta: Izin Seret, Proyek Mangkrak, hingga Kecewakan Konsumen

27 Januari 2023
normalisasi

Normalisasi Perburuk Sedimentasi Sungai, Ciliwung Institute Kritik Keras Jokowi

27 Januari 2023
Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

26 Januari 2023
Demo Kepala Desa

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dinilai Ugal-ugalan

26 Januari 2023

SOROTAN

Jabatan Kades
Sorotan Redaksi

Desa Bisa Jadi Sarang Korupsi Kalau Jabatan Kades Diperpanjang

:: Ananta Damarjati
27 Januari 2023

Korupsi di desa tinggi, perlu perbaikan tata kelola, bukan perpanjangan masa jabatan kades. BARISAN.CO – Dewan Perwakilan Rakyat musti cermat...

Selengkapnya
Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan

Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan

25 Januari 2023
Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

23 Januari 2023
Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

22 Januari 2023
Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

22 Januari 2023
BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

21 Januari 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Terkini
  • Senggang
  • Fokus
  • Opini
  • Kolom
    • Esai
    • Analisis Awalil Rizky
    • Pojok Bahasa & Filsafat
    • Perspektif Adib Achmadi
    • Kisah Umi Ety
    • Mata Budaya
  • Risalah
  • Sastra
  • Khazanah
  • Sorotan Redaksi
  • Katanya VS Faktanya
  • Video

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang