BARISAN.CO – Klaim peningkatan investasi hilirisasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dibaca dengan melihat perkembangan pertumbuhan investasi secara keseluruhan. Meski realisasi investasi nasional masih meningkat, laju pertumbuhannya justru menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi catatan Awali Rizki dalam komentarnya terhadap pemberitaan mengenai capaian program hilirisasi pemerintah.
Dalam berita yang ditayangkan Liputan66.com pada 31 Oktober 2026, disebutkan realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut diklaim menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
Pemberitaan itu mengutip keterangan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam acara peletakan batu pertama dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Namun, Awali mengingatkan bahwa pertumbuhan 7,2 persen tidak otomatis menunjukkan kinerja investasi semakin kuat. Sebagai pembanding, pertumbuhan realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat sekitar 12,7 persen, sedangkan pada 2024 mencapai sekitar 20 persen.
Artinya, nilai investasi memang masih bertambah, tetapi kecepatan pertumbuhannya mengalami penurunan. Menurut Awali, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar istilah investasi melesat tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap perkembangan ekonomi.
Ia juga mengingatkan adanya perbedaan pengertian investasi dalam catatan BKPM dan pembentukan modal dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data BKPM didasarkan pada realisasi investasi yang dilaporkan perusahaan, sedangkan komponen investasi dalam PDB memiliki cakupan dan metode penghitungan berbeda.
Terkait penyerapan 1,4 juta tenaga kerja, Awali menilai angka tersebut perlu dibaca sebagai capaian bruto, bukan otomatis menunjukkan penambahan bersih jumlah pekerja. Perhitungan tersebut perlu dibandingkan dengan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam periode yang sama.
Selain itu, peningkatan jumlah orang bekerja menurut BPS juga perlu dilihat berdasarkan status pekerjaan. Pertumbuhan pekerja informal dan usaha mandiri tidak selalu mencerminkan peningkatan lapangan kerja formal yang stabil dan berkualitas.
Awali turut menyoroti kontribusi hilirisasi yang disebut mencapai 25–30 persen dari total investasi. Jika kontribusi tersebut meningkat sementara pertumbuhan investasi nasional melambat, perkembangan investasi di sektor nonhilirisasi patut dicermati lebih jauh.
Ia mengapresiasi perkembangan industri pengolahan di Maluku Utara, tetapi mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diukur berdasarkan kedalaman proses pengolahan dan nilai tambah yang dihasilkan. Hilirisasi juga tidak semestinya hanya berorientasi pada sektor pertambangan dan nikel, tetapi perlu diperluas ke sektor pertanian serta potensi ekonomi lainnya.
Menurutnya, evaluasi investasi pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya besarnya nilai yang masuk, melainkan juga kecepatan pertumbuhan, kualitas pekerjaan, pemerataan manfaat, dan kemampuan industri menghasilkan nilai tambah dalam negeri. []
