“Contohnya realisasi sementara defisit APBN 2024 nilainya secara nominal Rp507,8 triliun memang lebih rendah dari target APBN yang sebesar Rp522,8 triliun. Namun secara rasio atas PDB (produk domestik bruto), nilainya tidak lebih rendah dari target, yakni persis di 2,29%. Dengan kata lain, nilai PDB dan pertumbuhan ekonomi di 2024 realisasinya lebih rendah,”
Realisasi sementara pertumbuhan ekonomi dalam laporan Kemenkeu tersebut memang menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang sebelumnya ditentukan pemerintah, yakni hanya 5,0 dari asumsi 5,2%.
Selain pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh asumsi pemerintah tersebut meleset dari realisasinya.
“Hanya inflasi yang nilainya lebih rendah dari target asumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, yield SBN, dan terutama sekali lifting minyak dan gas semuanya di bawah harapan. Dan inflasi yang lebih rendah dari asumsi ini pun bukan berarti menunjukkan hal yang selalu positif di masyarakat, sebagaimana kita tahu faktor menurunnya daya beli masyarakat sangat menahan tingkat inflasi dengan rendahnya permintaan,” jelas Awalil.
Awalil menilai dengan pencapaian APBN 2025 yang akan lebih berat, cara yang efektif saat ini untuk mengatasi hal tersebut adalah mengurangi belanja dengan mempertajam prioritas serta peningkatan efektivitas dan efisiensi.
“Dibutuhkan segera Menyusun APBN Perubahan yang lebih mencerminkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo,” pungkas Awalil.
Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menambahkan realisasi APBN 2024 yang sejatinya di bawah harapan tersebut, terutama dalam penerimaan perpajakan, mengakibatkan pemerintah menjadi semakin terdesak untuk memenuhi target tahun ini.
“Target kenaikan penerimaan di 2025 menjadi lebih tinggi dan sulit dicapai tanpa ada tindakan radikal. Keterdesakan inilah yang membuat pemerintah banyak mewacanakan berbagai kebijakan fiskal kontroversial seperti kenaikan PPN, pengalihan subsidi BBM, hingga Tax Amnesty jilid III. Padahal akan jauh lebih bijak jika yang dilakukan adalah efisiensi dari program-program yang tidak prioritas bagi masyarakat saat ini,” ujar Andri. []
