Barisan.co – Undang-undang No. 26 Tahun 2007 memberikan amanat perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit tiga puluh persen dari wilayah kota. Namun, dari amanat itu, Jakarta masih kekurangan ruang terbuka hijau, karena baru terpenuhi 9,98%.
Untuk memenuhi amanat UU tersebut, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta bisa memanfaatkan sempadan sungai sebagai RTH, sekaligus sebagai kawasan yang berfungsi sebagai pengendali air. Koordinator Ciliwung Institute, Sudirman Asun, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mengaudit tata ruang bukan malah membeton sungai.
“Area yang di beton memang tidak akan banjir, tapi air luapan beban airnya akan menjadi tanggungan kampung-kampung hilir di bawah. Jakarta banjir ini kodrat makanya kita harus siap. Kita harus berani. Jakarta itu ga mungkin bebas banjir. Buat manajemen resiko banjir. Bebas banjir itu keniscayaan di jakarta,” terangnya dalam acara mimbar virtual barisan.co, Selasa (10/11).
Asun pun menyampaikan adanya disinformasi bahkan cenderung fitnah yang berakibat pada penggusuran paksa di kampung-kampung pinggir sungai seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri.
“Padahal ini adalah fitnah keji. Karena mereka juga adalah korban. Bahwa banjir ini karena tata ruang di hulu itu cukup besar dan sekarang anomali,” tegas Asun.
Sementara itu, menanggapi status Jakarta siaga satu yang terjadi pada September 2019, menurutmya jarang sekali Jakarta siaga satu terjadi di bulan September. Ia pun menyarankan agar pemerintah memasukan variabel perubahan iklim ke dalam mitigasi bencana atau tata kelola sungai.
“Sebenarnya kita tidak hanya membahas banjir, tapi banjir dan kekeringan itu saudara kembar karena kondisi tata ruang akibat banjir itu juga akan disertai dengan kekeringan. Sebelum digusur, kampung pulo masih hijau sekarang gersang banget beton!” tutup Asun. []