DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
BARISAN.CO, JAKARTA –DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah disetujui seluruh fraksi dalam rapat paripurna di Jakarta.
Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset. Sebelum mengetuk palu, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan.
Peserta rapat kemudian menjawab, “Setuju.” Puan selanjutnya mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan pengesahan.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pengesahan tersebut mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.
“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman sebelum rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna setelah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).
Dalam pembahasannya, Panja menuntaskan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman mengatakan pembahasan juga mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyampaikan pemerintah mendukung penyelesaian RUU tersebut untuk dibawa ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Eddy dalam rapat pembahasan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparan pemerintah, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana. Pengaturan itu mencakup tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
RUU tersebut juga mengatur pembentukan badan khusus oleh Presiden untuk mengelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Selain itu, pengaturan mencakup pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel, penggunaan sistem informasi terintegrasi, serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Pengesahan RUU ini tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Habiburokhman menyatakan ketentuan pidana, termasuk ancaman pidana mati, tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. []









