Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Ekonopedia

Memahami Angka Kemiskinan di Indonesia [Bagian Tujuh]

:: Redaksi
24 Agustus 2020
dalam Ekonopedia
Memahami Angka Kemiskinan di Indonesia [Bagian Tujuh]

Ilustrasi: unsplash.com/Rangga Cahya Nugraha

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

Barisan.co – Kemiskinan telah menjadi topik utama dalam wacana internasional selama beberapa dekade. Baik dalam perspektif akademis, perspektif kebijakan ekonomi negara, maupun upaya bantuan lembaga internasional. Bahkan, menjadi komitmen bersama secara global untuk diatasi.

Dinyatakan secara jelas ketika Millennium Development Goals (MDGs) masih popular hingga berakhir pada tahun 2015. Komitmen dilanjutkan dan dikembangkan lagi dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan universal yang telah disepakati dan diimplementasikan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Agenda SDGs memiliki cakupan amat luas, meliputi dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait antara satu dengan yang lain. Tergambar pada berbagai indikator yang ada di dalamnya. Mencakup masalah sosial, hak asasi manusia, akses terhadap sumber daya, lingkungan, masalah keadilan dan gender.

Prinsip atau aspirasi pelaksanaan SDGs dikenal dengan istilah 5 P yaitu: People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership. Pada prinsip People (Manusia), SDGs bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensinya, dan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi mereka dengan bermartabat dan setara serta dalam lingkungan yang sehat.

BACAJUGA

Dibalik Angka Kemiskinan September 2022

Dibalik Angka Kemiskinan September 2022

17 Januari 2023
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Bertambah pada September 2022

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Bertambah pada September 2022

16 Januari 2023

MDGs dan SDGs sebenarnya merekomendasikan berbagai indikator yang komprehensif untuk melihat kemajuan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Namun yang masih sering menjadi wacana adalah indikator sederhana. Indikator yang menggambarkan seberapa banyak orang yang termasuk miskin jika dilihat dari garis batas tertentu. Serupa dengan garis kemiskinan dari BPS yang telah dibicarakan pada tulisan bagian terdahulu. Dapat dihitung persentasenya atas total penduduk (head count ratio).

Garis kemiskinan yang banyak dipakai dalam perbandingan antarnegara adalah ukuran dari Bank Dunia. Dahulu yang paling popular adalah ukuran kemiskinan absolut berupa pengeluaran sebesar US$1,90 per kapita per hari. Ukuran yang sebenarnya diperuntukkan bagi negara-negara miskin (low income countries) dalam klasifikasi Bank Dunia.

Pemahaman akan perbedaan “taraf hidup” sosial ekonomi secara umum dari negara yang berbeda jauh tingkat pendapatan rata-rata per kapitanya, membuat Bank Dunia memberi tiga ukuran garis kemiskinan. Bagi negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income countries) dipakai ukuran US$3,20 per kapita per hari. Sedangkan bagi negara-negara berpendapatan menengah atas (upper middle income countries) dipakai ukuran US$5,50 per kapita per hari.

Dalam ukuran tersebut, Bank Dunia tidak menerapkan kurs pasar ataupun resmi dari negara yang bersangkutan. Melainkan kurs yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). PPP dianggap mencerminkan tingkat inflasi dan perbandingan nilai tukar secara riil.

Jika membandingkan dolar AS dan rupiah dalam perspektif PPP, maka yang ingin diketahui adalah daya beli relatif kedua mata uang atas sejumlah barang dan jasa. Menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan di Indonesia untuk membeli barang dan jasa (dengan jenis dan jumlah yang sama) yang dapat dibeli dengan harga 1 dolar di Amerika Serikat.

PPP sendiri disusun berupa indeksasi atas kondisi banyak negara serta memiliki tahun dasar (baseline) tertentu. Baru-baru ini, Bank Dunia telah menetapkan kurs PPP berdasar tahun 2017. Namun data perbandingan yang lebih lengkap yang dipublikasikan, masih PPP tahun dasar 2011.

Perlu diketahui, publikasi Bank Dunia mengenai jumlah penduduk miskin Indonesia dengan ukuran itu tetap berdasar data mentah dari BPS. Hanya garisnya yang diubah sesuai perhitungan dengan batas garis dan kurs PPP pada masing-masing tahun.

BPS mengatakan, perkiraan konversi 1 US$ PPP 2011 pada tahun 2016 sebesar Rp4.985,7, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 5.341,5. Tampak jelas, jauh di bawah kurs pasar ataupun kurs resmi.

Ukuran Garis Kemiskinan Nasional (GKN) pun dapat dinyatakan dalam US$ PPP 2011. Pada tahun 2016 (Maret) yang sebesar Rp364.527 per kapita per bulan setara dengan US$2,44 PPP per hari. Dan GKN 2018 (Maret) sebesar Rp401.220 per kapita per bulan setara US$2,50 PPP per hari.

Dilihat dalam ukuran US$1,90 PPP 2011, Indonesia mengalami tingkat penurunan yang amat signifikan selama 20 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan berdasar ukuran ini mencapai 66% pada tahun 1998, dan menjadi 4,6% pada tahun 2018. Penurunan yang lebih drastis dibanding ukuran nasional (GKN).


Tingkat Kemiskinan (%)
Print  Excel  Download  
Chart by Visualizer

(Sumber data: Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia)


Mengingat Indonesia selama kurun waktu tersebut telah masuk klasifikasi negara berpendapatan menengah bawah dalam klasifikasi Bank Dunia, maka ukuran yang mestinya dipakai adalah US$3,20 per kapita per hari.

Tingkat kemiskinannya pada tahun 2018 masih sebesar 24,2%. Lebih tinggi dari ukuran nasional pada waktu yang sama, sebesar 9,82%. Namun, laju penurunannya masih cukup pesat, yakni dari 90,2% pada 1998.

Sebagian pihak telah membanggakan masuknya Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasar klasifikasi Bank Dunia pada tahun 2019. Klasifikasi tersebut berdasar pendapatan (GNI) per kapita menurut metode atlas, sebagaimana yang pernah dibahas pada tulisan mengenal PDB.

Jika diikuti pula dengan memakai ukuran garis kemiskinan yang sesuai, maka ukurannya adalah sebesar US$5,50. Tingkat kemiskinan Indonesia akan melonjak menjadi 56% pada 2018. Mengalami penurun cukup pesat dari 97,9% pada 1998. Sayangnya dapat diartikan dengan masih lebih dari separuh penduduk Indonesia terkategori miskin jika memakai ukuran ini.


Tingkat Kemiskinan Ukuran PPP 2011 (%)
Print  Excel  Download  
Chart by Visualizer

(Sumber data: Bank Dunia)


Seri tulisan Kemiskinan lainnya:
Bagian Satu
Bagian Dua
Bagian Tiga
Bagian Empat
Bagian Lima
Bagian Enam

Kontributor: Awalil Rizky

Editor: Ananta Damarjati

Topik: Angka KemiskinanAwalil RizkyBank DuniaEkonopediaGaris Kemiskinan
Redaksi

Redaksi

Media Opini Indonesia

POS LAINNYA

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Tiga)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Empat)

4 Januari 2023
Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Tiga)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Tiga)

2 Januari 2023
Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Satu)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Dua)

15 Mei 2022
Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Satu)
Ekonopedia

Mengerti Indikator Inflasi Indonesia (Bagian Satu)

5 Mei 2022
Memahami Angka Pengangguran (Bagian Satu)
Ekonopedia

Memahami Angka Pengangguran (Bagian Delapan)

30 April 2022
Memahami Angka Pengangguran (Bagian Satu)
Ekonopedia

Memahami Angka Pengangguran (Bagian Tujuh)

21 April 2022
Lainnya
Selanjutnya
Kehumasan Pemerintah Butuh Evaluasi Atau Influencer sih?

Kehumasan Pemerintah Butuh Evaluasi Atau Influencer sih?

Amplop Sang Kiai, Masalah?

Amplop Sang Kiai, Masalah?

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

peran mahasiswa

Didik J Rachbini: Peran Mahasiswa Sekarang Bertanggungjawab Menyuarakan Kebenaran

27 Januari 2023
Relawan ANIESWANGI Hadiri Peresmian Graha Restorasi Partai Nasdem

Relawan ANIESWANGI Hadiri Peresmian Graha Restorasi Partai Nasdem

27 Januari 2023
Jabatan Kades

Desa Bisa Jadi Sarang Korupsi Kalau Jabatan Kades Diperpanjang

27 Januari 2023
Proyek Meikarta

Deret Masalah Meikarta: Izin Seret, Proyek Mangkrak, hingga Kecewakan Konsumen

27 Januari 2023
normalisasi

Normalisasi Perburuk Sedimentasi Sungai, Ciliwung Institute Kritik Keras Jokowi

27 Januari 2023
Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

Impor Gula Akan Meningkat Tahun 2023

26 Januari 2023
Demo Kepala Desa

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dinilai Ugal-ugalan

26 Januari 2023

SOROTAN

Jabatan Kades
Sorotan Redaksi

Desa Bisa Jadi Sarang Korupsi Kalau Jabatan Kades Diperpanjang

:: Ananta Damarjati
27 Januari 2023

Korupsi di desa tinggi, perlu perbaikan tata kelola, bukan perpanjangan masa jabatan kades. BARISAN.CO – Dewan Perwakilan Rakyat musti cermat...

Selengkapnya
Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan

Anak yang Tumbuh Miskin, Saat Dewasa Sulit Lepas dari Jerat Kemiskinan

25 Januari 2023
Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

Mengapa Ridwan Kamil Baru Sekarang Masuk Parpol?

23 Januari 2023
Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

Dua Jalan Sehat dalam Satu Hari

22 Januari 2023
Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

Imlek, Kesetaraan, dan Keadilan di Jakarta

22 Januari 2023
BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

BIN Ingatkan Potensi Ancaman 2023 Ekonomi Bakal Gelap, Kenapa Pemerintah Tak Hentikan Bangun Infrastruktur Mercusuar?

21 Januari 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Terkini
  • Senggang
  • Fokus
  • Opini
  • Kolom
    • Esai
    • Analisis Awalil Rizky
    • Pojok Bahasa & Filsafat
    • Perspektif Adib Achmadi
    • Kisah Umi Ety
    • Mata Budaya
  • Risalah
  • Sastra
  • Khazanah
  • Sorotan Redaksi
  • Katanya VS Faktanya
  • Video

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang