Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 15,51 juta orang atau 13,2 persen dari total penduduknya pada September 2020. Lebih tinggi dibanding yang berdomisili di wilayah perkotaan, yang sebanyak 12,04 juta orang atau hanya 7,88 persen.
Kondisi penduduk miskin di perdesaan juga terindikasi lebih buruk dibanding di perkotaan. Antara lain dalam Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2). P1 merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P2 merupakan penyebaran pengeluaran atau ketimpangan di antara penduduk miskin. Makin tinggi nilai indeks, kondisinya makin buruk.
Terlepas dari memang ada dampak pandemi, P1 dan P2 selama era pemerintahan Presiden Jokowi sedikit memburuk. Padahal, kecenderungan sebelumnya adalah membaik. P1 perdesaan meningkat dari 2,25 pada September 2014) menjadi 2,39 pada September 2020). P2 perdesaan meningkat dari 0,60 pada September 2014 menjadi 0,68 pada September 2020. Pada kurun waktu bersamaan, P1 dan P2 di perkotaan cenderung stagnan.
Cukup mengherankan kondisi yang ditandai oleh berbagai indikator di atas terjadi ketika narasi kebijakan Pemerintah mengedepankan soal pertanian, desa dan kemiskinan. Secara lebih khusus, cukup besarnya dana desa yang digelontorkan APBN tampak belum memperbaiki kondisinya. Pemerintah patut mewaspadai fenomena ini, dan mungkin perlu mengubah paradigma kebijakan ekonominya.
Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri