Soal utang ini, paling berbahaya lagi sebetulnya adalah bukan utangnya sendiri, tapi yang lebih berbahaya adalah selalu munculnya narasi penyesatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan buzernya bahwa seakan posisi utang kita dalam posisi aman aman saja.
Muncul narasi yang menyesatkan masyarakat seakan kita ini rasio utangnya jika dibandingkan dengan misalnya Jepang masih sangat baik dengan dibandingkan dengan angka Produk Domestik Bruto ( PDB) negara tersebut.
Masyarakat lupa, bahwa sesungguhnya utang itu kaitanya justru paling penting itu dihitung dengan kemampuan bayarnya dan juga tentu daya dukung indikator ekonomi makro lainya. Seperti rasio terhadap eksportnya, rasio utang jangka pendeknya, rasio bagian utang luar negerinya, termasuk rasio utang yang dikonsesikan.
Jika dibandingkan dengan Jepang misalnya tentu kita sudah pasti sangat jauh sekali kualitasnya. Kemampuan bayar dan indikator daya dukung stabilitas ekonomi makro mereka jauh lebih kuat dari negara kita.
Sementara, cadangan devisa negara kita itu saat ini juga jika dibadingkan dengan Jepang sangat jauh. Kita pada akhir Mei saja hanya memiliki cadangan devisa kurang lebih US $135 milyard. Sementara Jepang angkanya adalah US $ 1.171.
Nilai cadangan kita itu juga begitu mudah merosot oleh gejolak ekonomi dunia. Sebut saja misalnya, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang mana cadangan kita habis hanya untuk pertahankan nilai rupiah kita yang rontok diguncang habis oleh hanya ulah seorang spekulan kaya raya Amerika yang bernama George Soros.
Lalu pertanyaanya, kenapa narasi menyesatkan itu terus diproduksi tentu punya tujuan. Kalau dianalisa, pemerintah intinya ingin agar rakyat menyetujui agar utang itu terus ditambah dan dianggap sebagai kewajaran untuk tujuan legitimasi pembiayaan proyek.
Motivasi di belakang terpentingnya, bisa jadi karena banyak proyek proyek terutama proyek mega infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah adalah sudah menjadi bagian dari komitmen politik dari para elit penguasa dan elit pengusaha kaya.
Termasuk untuk pemindahan Ibukota Negara yang urgensinya tentu lebih penting dari selamatkan ekonomi rakyat yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi dan krisis dunia.
Sebagaimana yang jadi judul artikel ini, kenapa rakyat disebut sebagai ugal ugalan? Sementara yang ugal ugalan itu terang terangan adalah pemerintah?
Pertama, rakyat disebut ugal ugalan karena pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini adalah rakyat. Sementara presiden dan pembantu pembantunya itu adalah hanya pembantu kita, orang yang kita gaji dan kita awasi untuk mengurus manajemen negara kita. Kita juga membayar anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) untuk membantu kita mengawasinya.
Tapi celakanya rakyat kita kebanyakan justru abai dan tidak ikut mengontrol kondisi yang terjadi. Menjadi apatis dan bahkan secara membabi buta turut mendukung perangai ugal ugalan tersebut.
Kedua, rakyat yang menurut Konstitusi kita disebut sebagai paling berdaulat ini justru kerjanya ikut memperburuk kondisi fiskal kita dengan hanya ikut menuntut agar negara keluarkan uang untuk dana pendidikan, kesehatan dan pensiun gratis. Bukanya terlebih dahulu melakukan reformasi besar merombak struktur ekonomi kita yang timpang akibat warisan kolonial dan imperialisme ekonomi.
