Oleh : Imam Trikarsohadi
(Dewan Pakar Pusat Kajian Manajemen Strategik)
MESKI ada realitas di lapangan masih terjadi tarik ulur dan saling tunggu antara partai -partai politik pemilik kursi DPRD Provinsi Jakarta terkait kandidasi paslon Pilkada. Termasuk kehati-hatian dalam menetapkan dukungan karena Jakarta merupakan provinsi yang sangat strategis, baik secara politik maupun ekonomi.
Tapi, memasuki pekan pertama Agustus 2024, peta koalisi partai politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, meski belum terang benderang, tapi samar-samar mulai menunjukkan siapa saja yang bakal ambil bagian dalam kontestasi, dan peta persekutuan antar parpol yang mengusung dan mendukungnya.
Setelah lebih dai sebulan lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan penuh kepercayaan diri menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta dengan mengusung duet Anies Rasyid Baswedan-Sohibul Iman sebagai kandidat. Maka, pada Jum’at 2 Austus 2024, giliran Partai Golkar melalui pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto akan menggadang Ridwan Kamil untuk ambil bagian dalam kompetisi di Pilkada Jakarta. Ini pertanda bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, peta koalisi dan kandidasi Pilkada Jakarta akan terang benderang.
Apa boleh buat, persaingan di dunia politik merupakan segala sesuatu yang wajar dan alamiah. Jadi apapun itu, kita harus menikmatinya dengan catatan bahwa baik institusi maupun aktor politik dituntut untuk menerima normalnya persaingan di dalam dunia politik.
Dalam iklim demokrasi, persaingan tidak dapat dielakkan. Menghilangkan persaingan berarti menyeret sistem politiknya menjadi system otoriternya, absolut, dan meniadakan alternatif. Kalau sudah begitu, kepada masyarakat hanya disodorkan satu kebenaran tunggal yang tidak dapat diganggu gugat. Padahal kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu perspektif, paradigma, ideologi, mazhab, atau prinsip hidup tertentu.
Dalam sistem demokrasi, tidak mengenal klaim yang menyatakan bahwa situasi dan kondisi kehidupan bersama telah dalam keadaan yang ideal dan tidak perlu perbaikan. Sebab itu, sealu diperlukan perubahan karena ada begitu beragam alternatif lain yang akan semakin memperkaya dan meningkatkan kualitas dalam kehidupan bersama melalaui berpolitik.
Sejatinya, persaingan politik merupakan suatu keadaan yang sehat demi kemajuan, sejauh persaingan tersebut diatur oleh aturan main yang terlegitimasi. Artinya aturan main tersebut mendapatkan basis pengakuan yuridis dan kultural dari masyarakat. Mendapatkan pengakuan yurisdis berarti aturan main tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan kehadirannya diatur dalam suatu perangkat undang-undang atau peraturan pemerintah. Sementara pengakuan kultural berarti bahwa basis pengakuannnya dimanivestasikan dalam pemahaman sikap dan perilaku yang memperlakukan mekanisme persaingan politik sebagai sesuatu yang penting.
Jadi kalau memotret realitas warga Jakarta, maka sesungguhnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan persaingan politik ini sudah tinggi. Faktanya, warga Jakarta telah mengambil inisiatif lebih dulu dibandingkan para elite politik terkait Pilkada 2024. Sudah sejak beberapa bulan lalu, Warga Jakarta menyuarakan aspirasinya, termasuk sosok gubernur seperti apa yang mereka impikan.
Dengan demikian, sesungguhnya Warga Jakarta telah menampilkan ihwal esensi persaingan politik sebagai pembelajaran. Melalui aneka macam deklarasi dan penyampaian aspirasi secara terbuka, Warga Jakarta seolah menandaskan bahwa persaingan politik yang sehat akan mendorong semua pihak yang terlibat terus menerus dalam proses pembelajaran politik. Dengan adanya persaingan masing-masing pihak akan saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong pihak yang berkompetisi untuk terus memutar otak supaya selalu up-to-date dengan kondisi dalam masyarakat.
