Oleh: Khairul Fahmi
(Penggiat Literasi dari Jakarta)
BILA mengamati perkembangan politik hari-hari ini ada kemungkinan PKS akan keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Perubahan ini terjadi setelah MK mengabulkan judicial review menyangkut ambang batas pencalonan balon kepala daerah. Sebab ditenggarai alasan PKS bergabung dengan KIM (dan meninggalkan Anies Baswedan) karena tidak cukup syarat kursi untuk mengajukan calonnya sendiri. Kini alasan itu sudah tidak ada lagi, kecuali kalau ada alasan lain. Khusus untuk Jakarta, PKS bisa mengajukan sendiri karena suaranya PKS adalah pemenang pileg di Jakarta.
Selain faktor di atas, kegamangan PKS untuk tetap di KIM Plus disebabkan faktor reaksi konstituen. Sebab setelah partai ini menyatakan bergabung dengan KIM tak henti-hentinya rakyat membuly-nya melalui media sosial. Lihat saja instagram DPP PKS. Followernya menurun drastis dari 400.000 an tinggal tersisa 131.000 an. Belum lagi hasil survey SMRC menyebutkan bahwa pemilih PKS 95 % nya akan memilih Anies Baswedan. Pemilih Ridwan Kamil hanya 5 %.
Ada faktor lain lagi, yaitu faktor Prabowo Subianto. Konon Prabowo ( sedari awal ltidak terlalu berkenan kalau PKS ikut bergabung dalam KIM Plus. Penyebabnya tentu saja karena PKS, dibanding PKB dan Nasdem, selama ini yang paling keras menyuarakan “perubahan”.
Ketidaksukaan Prabowo ini ditandai dengan tidak hadirnya Prabowo di Kantor DPP PKS. Padahal Prabowo pada saat yang hampir bersamaan mau menghadiri acara pembukaan Muktamar PKB dan sudah bertemu juga dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Bila kondisi ini benar, sepertinya PKS tidak hanya akan ditolak masuk pemerintahan Prabowo Gibran, tapi akan sulit mencari teman koalisi untuk pilkada di seluruh Indonesia.
Dari deskripsi di atas, sudah tidak ada lagi alasan bagi PKS untuk tetap di dalam KIM Plus. Keberadaan PKS di KIM Plus seolah menjadi beban buat mereka. Mereka melihat PKS tidak lebih sebagai peminta-minta jabatan. Apalagi Ahmad Saikhu secara vulgar telah menyampaikan permintaan jabatan itu dalam satu forum.
Menurut saya, untuk menjaga marwah Partai seharusnya para petinggi PKS segera mengambil sikap yang jelas : keluar dari KIM. Kembalilah kepada rakyat. Sebab 10 tahun PKS sudah membuktikan dirinya berada di pihak rakyat, menjadi oposisi pemerintah Jokowi. Sikap ini sudah memikat rakyat untuk selalu bersama. Sayang kalau jerih payah selama 10 tahun ini harus diruntuhkan oleh tawaran kursi mentri, yang ternyata dari hari ke hari semakin tidak jelas.
Dalam konteks Jakarta, ada baiknya PKS berkoalisi dengan PDI-P, mumpung masih penjajakan. Mengalah saja untuk tidak memaksakan calon Wakil Gubernur dari kadernya. Itu lebih terhormat dan lebih aman dari pada tetap memaksan di gerbong dengan KIM. Sebab, diperkirakan pasangan RAWON akan kalah bila bertanding dengan Anues Baswedan, apalagi bila PDI-P mengambil Rano Karno sebagai balon Cawagubnya.
Bukan hanya akan kalah, tapi mimpi buruk akan membayangi PKS, bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Mimpi buruknya adalah perolehan suara PKS akan turun drastis.
Dalam hal ini PKS tidak bisa membandingkan dirinya dengan partai-partai lain yang tetap berkhianat kepada konstituen tapi tetap bisa lolos PT semodel PAN. Bedanya terletak pada basis sosial pemilih. PAN masih punya Muhammadiyah. Sementara PKS tidak punya ormas. Pemilih PKS pemilu yang lalu adalah kader, simpatisan, dan swing votter. Dua yang terakhir yang menyumbang suara terbanyak. Dua terakhir ini bagi PKS berasal dari kalangan terdidik yang rasional. Suaranya tidak bisa dibeli. Saat kecewa para pemilih ini tidak akan berbaikan walawpun dirayu dengan serangan fajar.
