BARISAN.CO – Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti kenaikan signifikan kewajiban jangka pendek pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Dalam asesmennya yang dipublikasikan melalui kanal YouTube pribadinya, Awalil menyebut kewajiban jangka pendek pemerintah meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan total kewajiban pemerintah.
Berdasarkan data LKPP 2025 yang dipaparkannya, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp11.527 triliun, naik 12,25 persen dibandingkan posisi tahun 2024 sebesar Rp10.269 triliun.
Namun, menurut Awalil, kenaikan terbesar justru terjadi pada kewajiban jangka pendek. Nilainya mencapai Rp1.824 triliun, meningkat 37,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Porsi kewajiban jangka pendek tersebut mencapai sekitar 15,82 persen dari total kewajiban pemerintah.
“Yang naik paling tajam justru kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya meningkat sekitar 8,53 persen,” ujar Awalil dalam paparan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kewajiban jangka pendek dalam LKPP tidak hanya berarti utang baru. Sesuai standar akuntansi pemerintahan, pos tersebut mencakup seluruh kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca, termasuk utang bunga, utang subsidi, utang transfer ke daerah, utang kepada pihak ketiga, serta bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Dalam rincian LKPP, Awalil mencatat utang kepada pihak ketiga meningkat dari sekitar Rp169 triliun menjadi Rp258 triliun, sedangkan utang bunga naik dari sekitar Rp118 triliun menjadi Rp141 triliun.
Selain itu, Awalil juga menyoroti adanya perbedaan antara angka total kewajiban dalam LKPP dengan posisi utang pemerintah yang selama ini dipublikasikan Kementerian Keuangan. Menurutnya, LKPP mencatat total kewajiban sebesar Rp11.527 triliun, sedangkan angka utang pemerintah yang dipublikasikan pemerintah berada di kisaran Rp9.638 triliun.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh cakupan pencatatan yang berbeda. Angka utang pemerintah umumnya mencakup Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman, sedangkan kewajiban dalam LKPP juga memasukkan berbagai kewajiban lain yang diakui sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Menurut Awalil, lonjakan kewajiban jangka pendek menjadi indikator yang perlu dicermati karena berkaitan dengan besarnya kewajiban pembayaran pemerintah dalam jangka pendek, seperti pembayaran bunga, subsidi, transfer ke daerah, serta kewajiban lainnya pada tahun anggaran berikutnya.
Paparan tersebut merupakan bagian dari serial asesmen Awalil terhadap LKPP 2025 yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Awalil Rizky. Dalam video tersebut, ia menganalisis struktur neraca pemerintah berdasarkan data resmi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. []
